Pada tahun 2020 APBD Kota Surabaya tertinggi dijawa timur beberapa program yg sudah disiapkan oleh pemkot surabaya salah satu yakni Dana Kelurahanan.
Salah satu tujuan dari mengelolaan Dana Kelurahan Kota Surabaya adalah untuk mempercepat Pembangunan infastruktur dan Sumber daya manusia (SDM) Surabaya di tingkat kelurahan. Satu kelurahan akan mendapat anggaran berkisar 3,5 M sampai dengan 4 M Miliar di tahun 2020. Hasil pengamatan kami, dalam rancangan pencairan dana kelurahan kota surabaya hanya mengacu kepada peraturan mentri dalam negeri (Permendagri) No. 130 Tahun 2018 dan kami menyayangkan bahwa sampai saat ini tidak ada peraturan walikota yang sah dalam mengatur realisasi anggaran tersebut. Hal ini tentu akan berdampak pada tidak maksimalnya realisasinya nanti.
Politik Program pembangunan,sosial dan ekonomi
Dana kelurahan ini merupakan hal yang krusial dalam masalah pembangunan, sosial dan ekonomi, dana kelurahan dimaksud menyasar lapisan terbawah di surabaya. Namun demikian, kita fahami sendiri bahwa pada tahun 2020 Kota Surabaya akan menyelenggarakan perhelatan hajat lima tahunan atau Pemilihan Wali Kota Surabaya.
Maka, dengan alasan tersebut, tidak ada yang memungkiri bahwa program tersebut memiliki dimensi politik. Oni Kordinator dvokasi Intra Publik misalnya menggambarkan bahwa ada asumsi tentang elemen politik praktis dalam program pembangunan yang dikemas dengan instrument sosial dan ekonomi
Di satu sisi, Program semacam ini memberikan keuntungan politik berupa stabilitas pembangunan sosial dan ekonomi, namun di sisi yang lain, program seperti ini juga bisa diimplementasikan dengan jalan yang populis. Program seperti ini memang memiliki keuntungan langsung atau tidak langsung berpotensi untuk mendukung tujuan ekonomi dan politik tertentu.
Perlu diakui program Dana Kelurahan muncul di situasi saat pemerintah berusaha untuk mengamankan dukungan politik tertentu. Menurut Oni, hal inilah yang menggambarkan aspek politis praktis yang secara tidak langsung akan menguntungkan pada salah satu calon PILWALI Kota Surabaya.
Menuju Pilwali 2020
Merujuk kondisi tersebut, adanya anggaran Dana Kelurahan yang rencananya akan langsung diberikan kepada setiap kelurahan yang dicanangkan Tri Rismaharini bisa saja terkait dengan Pilwali 2020. Risma sebagai walikota dalam 10 tahun terakhir (dua periode) yang akan purna dalam waktu dekat ini, ia juga merupakan kader dari salah satu partai besar di surabaya bisa saja memberikan keuntungan tersendiri yang membuatnya memiliki sumber daya lebih dibandingkan dengan lawan politiknya. Hal ini kami asumsikan dari tarik ulurnya penerbitan Pilwali yang sampai saat ini belum juga ditandatanagani oleh Wali Kota Surabaya.
Sebelum perhelatan akbar politik di Surabaya semakin mendekati masa yang telah ditentukan. Alangkah lebih baiknya jikalau permasalahan diatas tentang Dana Kelurahan agar segera diselesaikan dan diterbitkan Perwali yang mengatur pengelolaan Dana Kelurahan sampai pada pengawasan atau pendampingannya. Harapan kami, poin dari permasalahan ini adalah bagaimana pemerintah kota Surabaya dapat memberikan akses seluas-luasnya dalam melakukan kontrol terhadap pengelolaan dana kelurahan tersbut.
