Perkembangan anggaran penanganan dampak virus corona mengalami dinamika yang menghawatirkan bagi pemerintah daerah. tidak terkecuali untuk lima daerah di Jawa Timur yang akan mengalami sanksi penundaan DAU (Dana Alokasi Umum).
Seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengancam akan menunda pencairan Dana Alokasi Umum (DAU) kepada 65 daerah yang belum melaporkan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020. Laporan penyesuaian merujuk pada kebijakan realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan dampak pandemi virus corona atau Covid-19.
“Ada 65 daerah yang belum menyampaikan laporan penyesuaian sampai dengan tanggal 7 Mei 2020,” ucap Ani, sapaan akrabnya, saat rapat virtual bersama Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada Jumat (8/5).
Atas catatan ini, Ani melihat pemerintah pusat bisa memberi sanksi sesuai aturan perundang-undangan, di mana pemerintah bisa menunda pencairan anggaran pos lain, seperti DAU.
“Kami sudah menyampaikan kalau yang belum melakukan, kami akan melakukan semacam sanksi, yaitu penundaan untuk DAU-nya,” katanya.
Lebih lanjut, pemerintah pusat membutuhkan laporan penyesuaian anggaran daerah untuk menghitung keseluruhan kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk menangani dampak pandemi corona. Untuk itu, laporan penyesuaian ini sebenarnya dibutuhkan secara cepat.
Apalagi, pembahasan laporan penyesuaian sudah sering disinggung dalam rapat terbatas antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para pemerintah daerah. Kebijakan realokasi dan refocusing pun sudah diumumkan sejak April lalu.
Berikut daftar lima daerah di Jawa Timur yang masuk dalam daftar enam puluh lima daerah se Indonesia yang belum menyampaikan laporan penyesuaian anggaran termasuk Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Gresik, Kabupaten Malang, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Pacitan
Burhan Sekjen Intra Publik berharap untuk lima daerah yang ada di wilayah Jawa Timur dapat mengantisipasinya dengan melakukan penataan anggaran yang lebih baik, hal tersebut ia hawatirkan akan berakibat pada beberapa jenis belanja di sektor publik. yaitu salah satunya terkait belanja anggaran untuk pananganan COVID 19 di lima daerah tersebut.
