Surabaya – Selama dua hari, Ahad-Senin, 17-18 November 2019, Indikator dan Transparasi Publik (Intra Publik) roadshow bertajuk “Santri Melek Anggaran” di dua lokasi, yakni Institut Agama Islam Al-Falah As-Sunniyah (INAIFAS) Jember dan Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Miftahul Ulum, Lumajang.
Intra Publik adalah sebuah lembaga yang fokus dalam bidang anggaran dan transparansi. Roadshow dalam rangkain Hari Santri Nasional 2019.
Burhan, koordinator roadshow “Santri Melek Anggaran” mengatakan, kegiatan ini merupakan program perdana dari Intra Publik. Targetnya ada 10 pesantren di Jawa Timur yang akan menjadi mitra. Salah satu kriteria pesantren tersebut memiliki perguruan tinggi.
Menurut Burhan, sudah saatnya santri tidak hanya paham dalam bidang keagamaan, melainkan juga perlu diimbangi dengan pengetahuan tentang anggaran.
“Karena suatu saat para santri akan kembali ke masyarakat dan sedikit banyak akan bersentuhan dengan pemerintahan desa yang notabennya sedang mengelola anggaran,” ujarnya.
Kegiatan Santri Melek Aggaran ini, kata dia, bertujuan agar santri memiliki pengetahun tentang tata kelola anggaran yang dikelola pemerintah dari pusat sampai desa.
Di sisi lain, santri sebagai bagian dari kelompok masyarakat dapat memahami bahwa anggaran di pemerintahan adalah informasi publik yang hukumnya wajib dipublikasi. “Sehingga santri dan masyarakat dapat mengontrol,” tegasnya.
Program “Santri Melek Anggaran” di dua lokasi tersebut mendapat sambutan luar biasa dari mahasiwa dan santri.
“Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi kami, mahasiswa dan santri. Kami berharap kegiatan semacam ini tidak hanya sekali tapi tetap berkelanjutan,“ kata Ketua BEM INAIFAS Jember Habib Aziz Ar Rozi.
Muhamad Junaidi, santri Pondok Pesantren Miftahul Ulum Banyuputih Kidul Lumajang juga menyampaikan terimakasih. Junaiadi mengapresiasi iktikad baik Intra Publik dalam memberikan pemahaman tentang anggaran kepada para santri.
“Istilah anggaran selama ini sangat asing bagi santri. Kami bersyukur Intra Publik memilih segmen santri yang juga mempunyai hak untuk mengetahui tentang anggaran,” ujarnya.
Direktur Intra Publik Mauli Fikr menjelaskan, kehadiran UU Nomer 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren, secara tersirat mengisyaratkan tidak ada alasan bagi pesantren apatis ikut campur urusan penganggaran. Sebab, pemerintah sekarang serius memberikan perhatian pada pesantren.
“Sudah selayaknya pesantren mendapat keberpihakan dalam anggaran pemerintah,” kata Mauli.
Meski saat ini masih sedikit santri yang masih berada di pesantren terlibat dalam proses penganggaran. Namun, bukan tak mungkin suatu saat santri akan ikut serta dalam penganggaran.
“Seperti jadi peserta dalam rapat musrembang, menjadi peserta peninjau dalam sidang paripurna APBD,” imbuhnya.
Dari dua institusi tersebut, para peserta memiliki harapan yang sama. Kedepan Intra Publik tidak berhenti menggandeng Pondok Pesantren dalam memberikan pemahaman tentang anggaran kepada santri.
“Kami mewakili ketua STIS Mifatahul Ullum sangat berterima kasih telah bekerjasama dengan Intra Publik,” kata Ketua II STIS Miftahul Ulum Lumajang Zainuddin, dalam sambutanya.Menurut dia, kegiatan ini sangat penting mengingat selama ini belum banyak masyarakat dan santri yang mengetahui sehingga sedikit masyarakat yang bisa berpartisipasi dalam penganggaran.
“Besar harapan kami nantinya masyarakat dan terutama santri bisa terlibat aktif dalam dinamika penganggaran, setidaknya setelah mereka kembali ke masyarakat,” tukasnya. (red)
Sumber : Santrinews
https://santrinews.com/Daerah/9550/Kampanyekan-Santri-Melek-Anggaran-Intra-Publik-Safari-ke-Pesantren